MARDINGDING – WARTAREALITAS – Pelaksanaan proyek Kementerian Pertanian RI (IRPOM) Tahun Anggaran 2023 di kawasan Sabah Budan, Desa Mandin, Kecamatan Mardingding, kini menjadi sorotan tajam.
Pasalnya, warga setempat mencium aroma ketidakterbukaan dan dugaan praktik korupsi dalam pengerjaan Proyek System Pengairan pertanian tersebut.
Proyek “Siluman” Tanpa Transparansi
Berdasarkan pantauan dan keluhan masyarakat di lapangan, proyek yang seharusnya menjadi angin segar bagi produktivitas petani ini justru memicu polemik. Indikasi utama yang disoroti adalah ketiadaan papan informasi proyek di lokasi pembangunan. Hal ini dianggap melanggar prinsip keterbukaan informasi publik.
”Kami sebagai warga tidak tahu berapa pagu anggarannya, siapa kontraktornya, dan apa saja spesifikasi teknisnya. Kalau tidak ada papan proyek, wajar jika kami menduga ada yang ditutup-tutupi,” ujar salah satu perwakilan warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Pengerjaan Dinilai Asal-Asalan
Selain masalah transparansi, warga juga mengeluhkan kualitas fisik pekerjaan yang dinilai tidak sesuai standar. Dugaan penyimpangan volume material dan kualitas konstruksi serta pengadaan mesin pompa air dan pemasangan jalur pipa menjadi alasan kuat munculnya desakan agar pihak berwenang segera turun tangan.
Beberapa poin yang menjadi catatan warga antara lain:
Kualitas Material: Penggunaan bahan bangunan yang diduga tidak sesuai spek teknis.
Keamanan Pipa : Munculnya kerusakan di beberapa titik jalur pipa dan sistem pengoprasian mesin dompfeng penyedot air meski proyek belum lama selesai.
Dampak Pengoprasian yang tidak optimal:
Mesin pompa air untuk mengairi perkebunan sawah, jarang dipergunakan Ketua KelTan Fajar Tani tidak transparan sejak tahap perencanaan proyek.
Mendesak Audit Total dari Inspektorat dan BPK
Gerah dengan kondisi tersebut, warga mendesak agar instansi terkait, baik itu Inspektorat Kabupaten Karo maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), segera melakukan audit investigatif terhadap penggunaan dana proyek IRPOM 2023 di Sabah Budan.
”Kami tidak ingin uang negara yang seharusnya untuk kesejahteraan petani justru hanya menguntungkan segelintir oknum. Kami minta audit total dilakukan secara terbuka,” tegas seorang tokoh masyarakat setempat.
Jika tuntutan ini tidak segera direspons, warga mengancam akan membawa laporan resmi ke ranah hukum demi memastikan keadilan bagi para petani di Kecamatan Mardingding.
(Red)



























